Selamat Datang Di Blog Semangat Anak Negeri
Terima kasih atas kunjungan Anda di blog Semangat Anak Negeri,
Update Pengetahuan Kewarganegaraan anda disini
Silahkan Share Artikel Penting tentang kewarganegaraan Semoga Blog ini Memberikan Manfaat bagi Banyak Orang

Jurnal Hubungan diplomatik Organisasi internasional

ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN DIPLOMATIK ORGANISASI INTERNASIONAL DAN NEGARA MENURUT SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
Oleh : Musafir




ABSTRAK

Sebuah pengertian bahwa diplomasi adalah dunianya kaum aristokrat atau kaum bangsawan. Salah satu sebabnya adalah pada masa lalu syarat untuk menjadi diplomat sangat berat dan umumnya susah dipenuhi oleh mereka yang non-bangsawan atau rakyat biasa. Dan memang sudah sejak semula urusan kenegaraan adalah urusan kelompok elit. Dengan dominasi kaum bangsawan ini maka diplomasi seolah-olah urusan intern di antara kaum bangsawan sendiri sehingga tidak ada tanggungjawab sama sekali kepada rakyat. Dunia diplomasi menjadi sangat elitis. Elitisasi diplomasi dengan menjadikannya hanya milik aristokrat inilah yang mendorong munculnya praktek secret diplomacy atau diplomasi rahasia, yaitu perjanjian-perjanjian dengan negara lain hanya beredar di, atau terbatas diketahui oleh, kalangan bangsawan dan tetap menjadi rahasia diantara mereka. Meskipun dunia diplomasi modern sudah jauh lebih terbuka dalam menerima rakyat biasa ke dalam jajaran diplomatik, namun masih banyak dijumpai adanya kasus di mana posisi tertentu, khususnya Duta Besar, diisi oleh “aristokrat modern” seperti misalnya pensiunan Jenderal. Keterbukaan tersebut membawa sinyal baik untuk membatasi kakuasan yang didelegasikan oleh Negara untuk diplomatic.
Kata kunci : diplomasi, jajaran diplomatic, utusan luar negeri.
PENDAHULUAN
Politik luar negeri suatu Negara sangat dipengaruhi oleh situasi politik domestik dan tidak terlepas dari pengaruh politik yang sedang berlangsung di dunia internasional. Politik luar negeri merupakan cerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri dan merupakan bagian dari keseluruhan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. 
Politik luar negeri adalah komponen dari kebijaksanaan politik nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi-kondisi riil di dalam negeri. Politik luar negeri tidaklah lepas dari diplomasi. Diplomasi adalah alat yang dipakai untuk melaksanakan politik luar negeri suatu Negara. Manusia diciptakan hidup di dunia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memberikan pengertian bahwa manusia memang tidak dapat hidup sendiri. Walaupun manusia sebenarnya dilahirkan seorang diri tetapi dalam kehidupan, manusia tidak bisa terlepas dari manusia lain. Dalam suatu komunitas kelompok manusia, dibutuhkan interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 
Permasalahannya adalah bagaimanakah kedudukan seorang diplomat dan hak-hak apa sajakah yang diberian kepadanya ? Bagaimanakah perbandingan hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik organisasi internasional dan perwakilan diplomatik dari suatu negara??
Dalam menganalisis permasalahan diatas maka akan dapat memahami apa saja keistimewaan seorang diplomat, hak apa saja yang diberikan kepada seorang diplomat serta apa saja perannya dalam menjalin hubungan Internasional dengan Negara lain. Negara juga sangat berperan dalam melakukan kebijakan luar Negeri yang menyangkut hubungan kerjasama nya dengan Negara lain. Maka dengan menganalisis kita dapat mengetahui seberapa besar peran Negara dalam melakukan hubungan Internasional tersebut.


 PEMBAHASAN
Untuk menjawab pertanyaan yang ada pada permasalahan diatas diperlukan analisis normative dengan merujuk kepada literature dan surat kabar maupun melalui media. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa Interaksi manusia pada masa kini semakin berkembang dengan adanya wadah yang pasti untuk interaksi tersebut. Manusia telah mengelompokkan diri mereka masing masing sesuai dengan kriteria yang dirasa relevan. Seperti yang dapat dilihat dalam bentuk dasar, dengan adanya kesamaan mengenai tempat dan wilayah, manusia mengelompokkan diri mereka kedalam kesatuan yang berbentuk sebuah negara. Selain itu masih banyak lagi pengelompokan individu yang cakupannya bisa lebih luas maupun lebih sempit dari negara.

Untuk menjalin hubungan yang baik di antara sesama negara, dalam hukum internasional, negara mulai mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Dari pengalaman dan sejarah di dunia, sifat dari hubungan antar subyek dari hukum internasional yang tidak hanya mencakup ruang lingkup negara saja selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan masa dan keadaan. Fluktuasi hubungan itu dapat dijaga dan dipelihara sampai saat ini melalui diplomasi (Edi Suryono & Moenir Arisoendha, 1996 : 13) .
Sebelum hukum internasional modern dicetuskan, wakil dari berbagai negara yang biasa disebut sebagai para diplomat dianggap sebagai orang suci yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini diatur dalam aturan agama dan bukan aturan hukum. Suatu negara dapat saling mengirimkan utusan diplomatiknya pada negara lain dalam naungan aturan agama.
Sebelum abad ke 17, utusan diplomatik masih bersifat sementara, jadi utusan tersebut dikirim apabila ada perundingan, dan setelah perundingan itu selesai maka utusan tersebut dipulangkan kembali ke negaranya (Edi Suryono, 1992 : 10) .Sejak abad ke 16 dan 17 masyarakat telah mengenal misi diplomatik dalam arti yang sangat umum. Tetapi setelah abad ke 17, misi diplomatik yang dikenal sekarang yang disebut misi diplomatik temporer baru mulai muncul. Hak, kewajiban dan keistimewaan dari misi diplomatik mulai berkembang di abad ke 18 dan pada awal abad ke 19 baru tercapai kesepakatan bersama mengenai hubungan diplomatik. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya konferensi Vienna tahun 1815 yang menyebabkan perlunya kodifikasi baru yang lebih luas dan perumusan mengenai hukum mengenai utusan diplomatik (J. G. Starke, 2004 : 564) . Kodifikasi ini yang telah dikenal daengan “ Pengaturan Wina”, telah memperoleh bebarapa penyesuaian, dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan pasal 14 sampai 18 Konvensi Wina tentang hubungan-hubungan diplomatic tanggal 18 April 1961.

Sementara itu, semakin berkembangnya hubungan interaksi manusia telah melahirkan perkembangan baru dibidang hubungan internasional. Negara yang telah ada menggabungkan diri mereka melalui penggolongan klasifikasi tertentu dalam wadah suatu organisasi internasional. Dalam organisasi internasional, dikenal beberapa macam penggolongan kesamaan yang mendasarinya seperti organisasi internasional publik yang didasarkan hubungan negara yang disebut organisasi internasional publik, organisasi internasional privat maupun universal. Ada juga organisasi internasional yang berdasarkan prinsip regional dan sub-regional (Sumaryo Suryokusumo, 1997 : 37)

Perkembangan sekarang menyebutkan bahwa perwakilan diplomatik di tunjuk dan dilakukan atas nama kepala negara untuk mewakili negaranya di negara lain (Boer Mauna, 2003 : 482) . Hal tersebut sama juga seperti dalam prakteknya di Indonesia seperti yang termuat di dalam pasal 13 ayat (1) amandemen undang-undang dasar 1945. Pasal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan menunjuk perwakilan diplomatik ada di tangan kepala negara dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada kenyataannya sekarang, organisasi internasional telah diakui sebagai subyek hukum internasional yang setara dengan subyek hukum internasional yang lainnya di mata hukum internasional.
Yang dimaksud dengan subyek hukum internasional adalah semua yang menurut ketentuan hukum diakui mempunyai kemampuan untuk bertindak. Hukum internasional mengenal subyek seperti negara, organisasi internasional dan kesatuan-kesatuan lainnya. Karena itu kemampuan untuk bertindak pada hakekatnya merupakan personalitas dari subjek hukum internasional tersebut. Tiap organisasi internasional memiliki personalitas hukum sendiri dalam hukum internasional. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban organisasi internasional di mata hukum internasional. Dengan demikian subjek hukum yang ada dibawah sistem hukum internasional merupakan personalitas hukum yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban tersebut (Sumaryo Suryokusumo, 1997 : 45) .

Pengakuan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional sudah banyak diterima oleh wewenang hukum di dunia antara lain oleh International Court of Justice yang biasa dikenal di Indonesia dengan istilah Mahkamah Internasional. International Court of Justice yang di pelopori oleh kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Case (ICJ Reports, 1949 : 178-179) . Dalam kasus ini International Court of Justice telah menyatakan bahwa United Nations (Perserikatan Bangsa Bangsa) merupakan subyek internasional dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban internasional dan karena itu badan tersebut mempunyai kapasitas untuk mempertahankan haknya dalam rangka mengajukan tuntutan internasional (Sumaryo Suryokusumo, 1997 : 46) .

International Court of Justice juga menekankan lagi anggapan organisasi internasional sebagai subyek hukum dengan International Court of Justice Advisory Opinion in Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 Between WHO and Egypt. Anggapan ini dikeluarkan oleh International Court of Justice pada tahun 1980. Dalam kasus itu International Court of Justice menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional yang dengan sendirinya terikat oleh kewajiban-kewajiban yang terletak padanya dibawah aturan-aturan hukum internasional, konstitusinya maupun persetujuan internasional dimana organisasi tersebut sebagai pihak.

Baca Juga Pengertian Politik Internasional
Dalam hal hubungannya dengan negara, organisasi internasional dapat memberikan juga perwakilan sebagai representasinya di sebuah negara. Hubungan itu ditandai dengan adanya perjanjian antara organisasi internasional yang bersangkutan dengan sebuah negara. Perwakilan tersebut dapat juga dikategorikan perwakilan diplomatik oleh hukum internasional dengan ketentuan tertentu yang diatur dengan perjanjian terlebih dahulu.
Semakin banyaknya organisasi internasional yang berkembang di dunia internasional menyebabkan perlunya pengaturan yang baku mengenai hubungannya dengan negara. Hal ini terutama menyangkut hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara. Seperti yang diketahui bahwa hukum internasional telah mengatur mengenai hubungan diplomatik antar negara dalam Vienna Conventions on Diplomatic Relations 1961. Semakin banyaknya permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara seperti kasus yang baru-baru ini terjadi antara European Union dengan Turki juga turut mendasari perlunya aturan yang baku mengenai hubungan tersebut.

            Hukum internasional belum mengatur secara tersendiri mengenai hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara. Selama ini hubungan diplomatik antara organisasi internasional diatur secara perjanjian tersendiri oleh organisasi internasional maupun negara yang bersangkutan dan belum ada ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai hubungan diplomatik ini secara umum yang dapat digunakan oleh semua hubungan diplomatik yang menyangkut organisasi internasional dengan negara.
 Sebenarnya PBB telah membuat referensi mengenai kekebalan dan keistimewaan dari perwakilan organisasi internasional pada tahun 1945, meskipun demikian, referensi tersebut sampai saat ini belum dibahas untuk dibuat konvensinya. Referensi tersebut dimuat dalam United States International Organizations Immunity Act yang dibuat pada tanggal 29 Desember 1945. (International Organizations Immunity Act : 1945)
            Pada masa itu peraturan mengenai hubungan organisasi internasional dengan negara dianggap bukan subyek yang mendesak untuk dibahas. PBB menganggap lebih penting mengenai masalah sosial dan politik internasional seperti masalah humaniter dan kepentingan lainnya. Oleh karena itu sampai sekarangpun belum ada pembahasan yang resmi mengenai masalah ini (www.state.gov : 2011).
            Belum adanya pembahasan ini telah disebutkan oleh PBB melalui International Law   Commision of United Nations (ILC). Dalam daftar pembahasan mengenai peraturan-peraturan hukum internasional, International Law Commision menyebutkan bahwa belum ada pembahasan mengenai status, privileges and immunities of international organizations, their offcials and experts. Pembahasan yang sedang dilakukan saat ini hanya meliputi :
1.      Responsibility of international organizations
2.      Expulsion of aliens
3.      Shared natural resources
4.      Obligations to extradite or prosecute
5.      Reservation to treaties
6.      Effects of armed conflict on treaties

Belum adanya pembahasan mengenai aturan hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara karena masih adanya pertentangan di kalangan PBB khususnya di International Law Commision mengenai definisi serta immunities and previleges yang harus diberikan pada perwakilan organisasi internasional di sebuah negara (www.untreaty.un.org : 2007). Sementara itu permasalahan mengenai diplomatic relations between states and international organizations semakin mencuat seiring perkembangan organisasi internasional yang pesat. Terutama hubungan yang dujalin antar Negara karena ada dalil diplomatic yang menyatakan bahwa semakin dekat hubungan diplomatic suatu Negara maka akan semakin besar pula terjadinya konflik antar Negara tersebut dan tidak menutup kemungkinan bahwa gagalnya peran diplomasi yang dijalin antara Negara yang bersangkutan.  


Baca juga Pengantar Hubungan Internasional
KESIMPULAN
Semakin berkembangnya hubungan interaksi manusia telah melahirkan perkembangan baru dibidang hubungan internasional. Negara yang telah ada menggabungkan diri mereka melalui penggolongan klasifikasi tertentu dalam wadah suatu organisasi internasional. 
SARAN
Negar harus mengatur penunjukan maupun pemilihan para utusan luar negeri terutama kepala Negara. Setelah mereka dikirimkan kenegara tujuan mereka tidak boleh dilepaskan begitu saja melainkan Negara juga harus menjamin hak-hak imunitas yang dimilii oleh perwakilan diplomatic sesuai dengan hokum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Starke, JG. 2001. Pengantar Hukum Internasional. Edisi X satu. Jakarta. Sinar Grafika
Starke, JG. 2001. Pengantar Hukum Internasional. Edisi X dua.  Jakarta. Sinar Grafika
Watson, Adam, 2005, Diplomacy "The Dialogue Between States", Edisi Revisi 2005, Master-ebook, Routledge, UK.
Zigler, David W., 1989, War, Peace And International Politic, Little Brown And Company, Boston, USA.
Holsti, K. J., 1967, International Politik "A Framework For Analysis," Prentice Hall, New Jersey, USA.
Roy, S.L., 1991, Diplomasi, Rajawali Pers, Jakarta.
Soetjipto, Ani Widyani, 1991, Global:Jurnal Politik Internasional "Diplomasi RRC Dalam Perang Teluk II," Jurusan Hubungan Internasional FISIP-UI dan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
http://images.arioperdana.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SWS3 qwoKCE4AAEte7aU1/TASKAP_Ratih_Astary.pdf?nmid=162911427






to view more document Click Here

Enter your email address to get update from Semangat Anak Negeri.
Print PDF
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »
Copyright © 2014-2015. Semangat Anak Negeri - All Rights Reserved