Implikasi Pemilu Dalam Pilpres (Pemilukada Pati 2011) 1. Pendahuluan /latar belakang masalah Pilpres langsung merupakan mekanisme pemilihan umum atau pejabat politik yang mana calon-calon pejabat tersebut langsung dipilih oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 1 ayat 1). Pilkada langsung diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung terhadap calon yang ada. Pilkada langsung dianggap sebagai sebuah kemajuan politik setelah sebelumnya pemilihan kepala daerah dilakukan melalui system perwakilan yaitu dilakukan oleh anggota legi
"Implikasi golongan putih dalam prespektif pembangunan demokrasi indonesia” 1. Pendahuluan Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilihan umum (Pemilu) secara reguler, yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Secara spesifik dunia internasional memuji, bahwa Pemilu Tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan adil dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik 92,7%, sehingga Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi. Namun jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia. Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilih, atau mulai meningkatnya golongan putih (golput), dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dengan ti